Atut - Rano PECAH!

SERANG - Baru dilantik pekan lalu pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dikabarkan mulai pecah alias retak.

"Sebelum dilantik pada 11 Januari, sebagai gubernur pemenang Pilkada 2012 Banten, Atut sudah melantik pejabat eselon I, II, III dan IV yang jadi tim suksesnya sehingga tim Rano tak kebagian jabatan," kata seorang akademisi di Anyer, baru-baru ini.

Menurut dosen FE Unsera (Universitas Serang Raya - red), akademisi yang tak ingin idenditasnya diungkap itu, jabatan yang diisi oleh pejabat yang dilantik itu cukup strategis sehingga akan memuluskan langkah Atut dalam 5 tahun ke depan.

"Namun mereka sebenarnya tidak kompeten. Pemilihan pejabat karir itu berdasarkan kesetiaan mengawal Atut waktu Pilkada lalu. "Mereka yang antar Atut ke kamar mandi itulah yg jadi pejabat, kompetensi tidak menjadi pertimbangan penting," katanya lagi.

Hal senada diungkapkan oleh seorang pejabat eselon III di Pemprov Banten. "Jangankan beda partai dan lain tim sukses, berbeda pengajian saja ada pejabat yang memiliki kompetensi justru nonjob (tak dapat jabatan)," kata pejabat tersebut.

Rano Karno disarankan harus berani dan bersikap kritis terhadap pasangannya karena dia punya kontribusi yang besar dalam memenangkan pesta demokrasi di Banten.

Keretakan hubungan antara gubernur dan wakilnya itu seakan mengulangi kasus serupa di DKI Jakarta. Prijanto akhirnya mundur dari jabatan wagub DKI karena merasa tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh Fauzi Bowo, sang gubernur.

Di tingkat lebih rendah, artis Dicky Chandra juga mundur dari jabatan wakil bupati Garut karena merasa tak harmonis dengan bupati Aceng HM Fikri.

 

www.bantenpost.com

Jembatan Indiana Jones Segera Dibangun

RANGKASBITUNG, (KB ).- Musibah bencana alam putusnya Jembatan Gantung Ciwaru di Kampung, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkasbitung mengundang kedatangan anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Iti Oktavia Jayabaya asal daerah Pemilihan Lebak-Pandeglang.
Seperti diketahui, jembatan gantung di Lebak itu mendunia setelah kantor berita Reuters mempublikasikan foto-foto menyesakkan dada tersebut. Bahkan media Inggris lainnya, Daily Mail, menyebut kondisi itu mirip dengan salah satu adegan dalam film terkenal "Indiana Jones And The Temple Of Doom".
Hj. Iti yang juga Ketua DPC Demokrat Lebak ini menilai musibah bencana alam, seperti jembatan putus, tanah longsor bukan hanya tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah, namun juga merupakan bagian kewajiban pemerintah pusat dan provinsi.
“Di tingkat pusat lembaga yang disebut Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN), dan di provinsi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi (BPBP). Kedua badan inilah memiliki kewajiban memberikan perhatian terhadap langkah recorvery atau perbaikan,” tegas Hj. Iti kepada Kabar Banten, di lokasi jembatan gantung Sanghiang Tanjung, di Lebak, Senin (23/1).
Kedatangan Iti ke lokasi didampingi Wakil Ketua DPRD Lebak Fraksi Demokrat, Agus Setiana, Ketua Fraksi Demokrat, Mahpudin, Rubama, SE (Wakil F-Demokrat), Isnaeni (Sekretaris F-Demokrat), dan para pengurus DPC Partai Demokrat.
Iti menilai, sejauh ini pemerintah daerah telah maksimal melakukan berbagai upaya penanganan dan perbaikan terhadap jembatan gantung yang putus. Pemerintah dengan kemampuan anggarannya telah bekerja keras membuka jalan alternatif bagi warga dan anak-anak sekolah agar tidak melintasi jembatan tersebut.
“Saya terkejut ketika Bupati Lebak, H.Mulyadi Jayabaya melakukan pengecekan langsung dengan cara melintas atau bergelantungan pada jembatan gantung yang putus saat melakukan pemantauan ke lokasi,” katanya.
Menurutnya, kedatangan bupati ke lokasi menunjukkan bukti kesungguhannya untuk mencari solusi agar bisa segera membuka akses jalan alternatif, dan memerintahkan instansi terkait menutup sementara jembatan itu, karena jembatan tersebut akan segera dibangun oleh pemerintah daerah.
“Saya prihatin ketika ada pihak mendiskriditkan Lebak seolah tidak cepat tanggap menghadapi permasalahan itu. Padahal, kenyataan di lapangan, saat ini pemerintah sedang memperbaiki jembatan ini, dan pemerintah telah membuka akses jalan sepanjang 350 meter demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Bantuan
Dibagian lain, Iti atas nama Partai Demokrat memberikan bantuan kepada warga sekitar, dan warga pemilik tanaman palawija terkena imbas banjir akan diberikan modal agar mereka bisa kembali bercocok tanam.
“Saya tadi telah mewawancarai beberapa warga petani sayur-sayuran sekitar lokasi yang terkena imbas banjir. Sesuai leading sector komisi IV DPR, saya akan berjuang agar anggaran pertanian bisa dikucurkan bagi para korban bencana banjir khususnya di Lebak. Mereka para korban telah kehilangan hasil kebunnya, dan saya akan segera bantu mereka,”katanya.
Sementara itu,Asda I Pemkab Lebak, Robert Candra menyatakan pascabanjir mengakibatkan sekitar 13 jembatan gantung putus, termasuk salah satunya Jembatan Ciwaru ini.
“Untuk memperbaiki semua jembata ini dibutuhkan dana sekitar Rp36 miliar. Namun pemerintah tersedia Rp2 miliar, di dana TT APBD. Alhamdulilah sudah ada beberapa bantuan dana masuk, dan ini akan dimanfaatkan perbaikan sarana jembatan lain yang putus,” katanya. 

www.kabar-banten.com

Dana Bencana Banten Minim

Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengeluhkan dana penanggulangan bencana di Provinsi Banten yang sangat minim.

"Setelah saya cek di APBD 2012, dana penanggulangan bencana Provinsi Banten hanya lima miliar rupiah. Anggaran tersebut sangat minim," kata Rano Karno ditemui di Bintaro, Rabu (18/1/2012).

Ia menjelaskan, dana tersebut sangat jauh dari kebutuhan. Apalagi, sejumlah desa di beberapa wilayah pada awal tahun terendam banjir seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandegelang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Serang.

Bahkan, beberapa desa seperti di Kabupaten Pandegelang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang, hingga lima hari atau saat ini masih terendam banjir.

"Saya menerima laporan, bila ada beberapa desa hingga hari ini atau sudah lima hari, masih terendam banjir. Maka, biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana pun sangat besar," katanya.

Ia menambahkan, dana sebesar Rp 5 miliar yang telah dialokasikan Pemprov Banten, setara dengan anggaran di Kabupaten Tangerang.

Oleh karena itu, dirinya sudah mengajukan penambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk tambahan biaya penanggulangan bencana.

"Kami ajukan 100 persen dari alokasi yang sudah ada. Karena, beberapa wilayah berpotensi terjadinya bencana," katanya.

www.inilah.com

Atut-Rano Kumpulkan Para Kepala Dinas

Hari pertama kerja, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno mengumpulkan seluruh kepala dinas atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017 ini, melakukan rapat kerja dan memberikan pengarahan kepada kepala SKPD. Kegiatan ini merupakan rapat kerja yang pertama kali, setelah resmi menjabat sebagai pasangan gubernur terpilih 2012-2017. Rapat kerja gubernur Banten dan wakil gubernur dengan SKPD itu juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Muhadi.

Rapat ini selain untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan, juga terkait pelaksanaan APBD Banten Tahun 2012. Pada kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Banten Muhadi memperkenalkan kepada Rano Karno jabatan dan nama  semua para kepala SKPD di lingkungan Pemprov Banten serta para staf ahli gubernur, dan Sekertaris KPU Banten.

Dalam arahannya, Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah meminta, kepada para kepala SKPD yang telah diberikan amanah harus segera bekerja dan melakukan kinerja dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab. Kinerja para kepala SKPD akan terus menjadi evaluasi dari gubernur dan wakil gubernur. “Kita ini teamwork. Maka kita bekerja harus mengedepankan teamwork, agar bisa bekerja lebih baik,” katanya.

Atut menyampaikan, program-program yang akan segera direalisasikan dalam dokumen RPJMD lima tahun ke depan, yaitu pengembangan 39 kawasan strategis provinsi antara lain Waduk Karian, Waduk Sindang Heula, Sodetan Cibinuageun, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung.

Sementara itu Wakil Gubernur Banten Rano Karno di hadapan para kepala SKPD menyatakan bahwa dirinya terbiasa bekerja tepat waktu. Oleh karena itu, dia meminta kepada para kepala SKPD sebagai tim kerja program pembangunan Provinsi Banten yang akan melaksanakan pembangunan, diharapkan untuk menepati waktu kerja terutama dalam menghadiri undangan rapat.

“Jika ada undangan rapat dari SKPD yang tidak bisa menepati waktu acaranya, rasanya tidak usah mengundang saya. Karena saya sudah terbiasa bekerja tepat waktu,“ tegas Rano.

Rano  juga mengatakan, dia akan memprioritaskan masalah perbaikan infrastruktur di Banten dan juga melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kemacetan di Pelabuhan Merak. “Perhatian saya yang paling utama adalah perbaikan infrastruktur di Banten, karena selama ini kesannya kondisi infrastruktur belum baik. Selain itu, masalah kemacetan di Merak, akan juga diperhatikan,” katanya.

Sebelum melakukan rapat, Wakil Gubernur Rano Karno pada hari pertama kerja, mendampingi Menteri  Perumahan Rakyat (Menpera) RI Djan Faridz untuk menghadiri peresmian Gedung  Sinar Mas Land Plaza atau gedung ramah lingkungan di kawasan green office park, Bumi Serpong Damai (BSD) City, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

 Suara Pembaruan

MUI Kecam Pencabutan 9 Perda Pelarangan Miras

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan pencabutan sembilan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pelarangan minuman beralkohol alias minuman keras (miras) oleh Kementerian Dalam Negeri. MUI menganggap Perda-perda itu sangat bermanfaat untuk masyarakat.

"Kita menolak pencabutan karena Perda-perda itu merupakan aspirasi daerah yang bermanfaat," kata Ketua MUI, Ma'ruf Amin saat berbincang dengan VIVAnews.com, Rabu 11 Januari 2012.

Menurut dia, jika Perda-perda itu dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, harusnya itu yang dievaluasi. "Bukan perda pelarangan mirasnya."

Selain itu, tambah dia, Perda-perda itu bisa mencegah berbagai kerusakan dan kejahatan yang timbul akibat minuman keras. "Pencabutan itu tindakan yang sangat berlawanan dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan melalui Perda," ujar dia.

Ma'ruf Amin mengatakan miras tidak hanya merugikan masyarakat yang mayoritas Islam saja. Namun minuman beralkohol itu juga merusak masyarakat secara umum. "Miras itu harusnya dilarang, kalau ada pengecuali itu hanya di termpat-tempat tertentu saja," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan sebanyak 351 Perda dicabut selama 2011 karena dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sembilan diantaranya dinilai bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

"Pencabutan beberapa Perda itu karena melanggar aturan yang lebih tinggi dan itu sudah sesuai ketentuan," ujar juru bicara Kemdagri Reydonnyzar Moenek, Senin malam 9 Januari 2012.

Namun, Mendagri Gamawan Fauzi membantah telah mencabut Perda yang mengatur minuman keras di daerah. Dia mengatakan yang dilakukan Kemendagri, hanya mengevaluasi dan verifikasi Peraturan Daerah agar merujuk pada Undang-undang yang lebih tinggi.

"Kami memberikan masukan kepada daerah yang membuat Perda itu supaya merujuk kepada Undang-undang yang lebih tinggi dan jangan melanggar Undang-undang yang lebih tinggi," kata Gamawan di kantornya, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 10 Januari 2012.

Berikut 9 Perda Pelarangan Minuman Keras yang diklarifikasi Kemendagri:

1. Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
3. Perda Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol.
4. Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
5. Perda Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi, Memiliki, Mengedarkan, Menjual, Menyimpan, Membawa, Mempromosikan, dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol.
6. Perda Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Larangan Pengawasan, serta Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
7. Perda Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
8. Perda Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan, serta Memproduksi Minuman Beralkohol.
9. Perda Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2001 tentang Larangan Pengedaran, Memproduksi, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika, dan Obat Psikotropika.

VIVAnews

Pelantikan Gubernur Banten

Serang - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas nama Presiden melantik pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2012-2017, di Serang, Banten, Rabu (11/1/12). Atut yang menjabat Gubernur Banten untuk periode kedua berhasil menyisihkan pasangan Wahidin-Irna dan Jazuli-Muzaki dalam Pilkada Banten Oktober tahun 2011.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih agar senantiasa menjaga hubungan yang harmonis baik antara Kepala Daerah dan Wakilnya, antara pimpinan daerah dengan pemerintah pusat, pimpinan dan anggota DPRD, Gubernur provinsi tetangga, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan seluruh komponen masyarakat Banten.  

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten menjadi acara pelantikan yang paling banyak dihadiri Kepala Daerah, selain sejumlah pejabat kementerian. Juga paling banyak dihadiri tokoh nasional dan tokoh daerah.
Sebagian besar Ketua DPRD se- Indonesia juga turut hadir, di samping unsur Muspida Banten dan provinsi tetangga yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pengucapan sumpah dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Banten diawali dengan pembacaan surat salinan Keputusan Presiden RI nomor 73/ P Tahun 2011 tentang pemberhentian dengan hormat Ratu Atut Chosiyah dan Moh Masduki, masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan tahun 2007-2012 serta tentang pengangkatan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno, masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan 2012-2017.

Kemudian setelah pembacaan salinan surat keputusan presiden, Mendagri Gamawan Fauzi langsung memandu sumpah jabatan gubernur dan wakil gubernur Banten 2012-2017 dan menandatangani berita acara pelantikan. Setelah Mendagri menyampaikan kata-kata pelantikan, dilanjutkan dengan pemasangan tanda jabatan dan penyerahan surat petikan Presiden RI.

Sementara itu, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah usai dilantik berjanji akan mewujudkan janji-janji politiknya dalam visi-misi yang sudah dibacakan di hadapan DPRD Banten dan juga disampaikan kepada publik dalam kampanye terbuka oktober lalu. diantaranya meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja/ dan menguatkan sinergitas antara pemprov, pemerintah kab dan kota serta dengan pemerintah pusat.

Dari berbagai sumber

Ini Spesifikasi Mobil Dinas Terbaru Jokowi

Sosok Walikota Solo, Joko Widodo, selalu saja menjadi perhatian publik dan media. Setelah menolak mengganti mobil dinas lamanya dengan sedan Toyota Camry, ia kini mau bersedia menggunakan mobil baru.

Tapi, mobil itu bukanlah berasal dari pabrikan mobil ternama di dunia, seperti Honda, Toyota, atau Nissan. Jokowi, sapaan akrabnya, lebih memilih menggunakan mobil baru, rakitan siswa SMK 2 Surakarta dan SMK Warga Surakarta, yang diberi nama Kiat Esemka.

Lalu bagaimana kehebatan mobil jenis SUV (Sport Utility Vehicle) ini. Dari segi eksterior, mobil ini terlihat garang dan elegan. Itu berkat ada sentuhan model head lamp yang bergaya futusristik. Kesan sporty juga terlihat pada bagian grill dan fog lamp di bagian bumper.

Beralih ke desain interior, mobil yang memiliki kapasitas tujuh penumpang ini, sudah dilengkapi dengan power window, AC dual zone, power steering, central lock, sistem audio dengan CD, serta tak ketinggalan sensor parkir.

Di balik kap mobil, terbenam mesin bensin 1.500 cc, dengan empat silinder plus sistem bahan bakar injeks. Mesin yang diadopsi dari mobil Timor ini, diklaim dapat menyemburkan 105 tenaga kuda pada putaran mesin 5.500 rpm.

"Mobil ini komposisi bahan baku lokalnya mencapai 80 persen. Harganya jika diproduksi masal sekitar Rp95 juta," kata Jokowi kepada VIVAnews.com di Solo, Selasa, 3 Januari 2012.

Bagi Jokowi menggunakan mobil dinas lokal merupakan suatu kebanggaan sebagai warga Indonesia. "Ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa memproduksi mobil yang bagus," ungkapnya. Mobil tersebut dibuat oleh siswa SMK bekerjasama dengan bengkel mobil Kiat Motor Klaten.

sumber : www.vivanews.com

photo : www.kompas.com

Jokowi Bangga Promosikan Mobil "Kiat Esemka"

Walikota Solo, Joko Widodo, punya mobil dinas baru. Bukan sedan nyaman buatan Jepang, atau mobil mentereng yang diimpor dari Eropa. Dia memilih mobil rakitan siswa-siswa sekolah setempat dengan kerjasama bengkel Kiat Klaten. Mobil itu diberi nama "Kiat Esemka".

Mobil bercat hitam itu langsung dipasangi plat nomor merah bertuliskan AD 1 A, menggantikan Toyota Camry yang sudah digunakan Jokowi selama 11 tahun. Mobil lama itu peninggalan walikota sebelumnya, Slamet Suryanto.

Jokowi, demikian ia akrab dipanggil, siap mempromosikan mobil "Kiat SMK". “Saya bangga sekali. Meskipun mobil dinas sebelumnya Camry oke lah, tapi dengan mobil baru buatan SMK ini sangat bangga sekali. Ini kan mobil baru buatan lokal,” kata dia kepada VIVAnews.com, Senin, 2 Januari 2012.

Fasilitas mobil tersebut, disebutkan Jokowi cukup bagus seperti halnya AC, tape, interior dan kursi duduk. “AC bagus, tape bagus, interior sangat halus dan kursi duduknya juga comfort.  Mau apalagi karena ini sudah bagus sekali,” ucapnya.

Saking bangganya dengan mobil barunya, Jokowi menyatakan siap mendukung dan mempromosikan mobil yang diberi merek Kiat Esemka tersebut.  “Saya akan promosikan. Dengan memakai mobil SMK ini sebagai kendaraan dinas juga promosi kan?,” kata dia sambil tersenyum.

Kemauan Jokowi untuk mempromosikan mobil lokal tersebut cukup beralasan. Pasalnya, walikota tersebut cukup bangga dengan semua hasil produk lokal. “Dengan memakai mobil ini membuktikan kecintaan  terhadap produk lokal yang terus saya gembar-gemborkan seperti halnnya pelestarian pasar tradisional dan PKL,” ujar dia.

Dijelaskan, Jokowi mobil tersebut belum bisa diproduksi massif. Sebab, masih banyak hal yang perlu dikoreksi dan evaluasi. “Ya, perkiraan sebulan bisa memproduksi 9 unit mobil,” sebutnya.

Mobil baru Jokowi berharga sekitar Rp95 juta, dengan komposisi 80 persen menggunakan bahan baku loka. Kapasitas mesinnya 1800 CC.

"Bentuk mobil ya diambil dari macam-macam desain, ya jadinya seperti itu. Desainnya diambil dari mobil Jepang, Korea dan Eropa. Campur-campurlah desainnya. Memang pintar desainernya," katanya. Mobil baru kebanggaan Jokowi itu hasil karya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Surakarta dan SMK Warga Surakarta dengan bantuan bengkel Kiat Klaten.

sumber : www.vivanews.com

photo : www.kompas.com